Sindojabar.com – Pemprov Jawa Barat menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dwi Jati Utomo, sebagai Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar anak usaha dari BUMD PT Migas Jabar Utama (MUJ).
Mayjen TNI (Purn) Dwi Jati Utomo, merupakan eks Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyad- Erwan Setiawan saat pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat lalu.
Penunjukan tersebut langkah tersebut dinilai berpotensi memunculkan pertanyaan terkait komitmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebelumnya menyatakan tidak akan melakukan praktik bagi-bagi jabatan kepada tim sukses.
Baca Juga:Jabar Gaet Investasi Energi Miliaran Dolar, Gandeng Mitra Global Garap Sumur Migas Idle
Informasi penunjukan Dwi Jati Utomo diketahui melalui unggahan resmi Instagram Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat.
“Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI (Purn) Dwi Jati Utomo atas amanah baru sebagai Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar ONWJ,” tulis akun tersebut.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien, menilai kondisi tersebut menunjukkan sulitnya melepaskan praktik akomodasi politik dari dinamika kekuasaan di Indonesia.
“Jadi, Dedi Mulyadi mau bagaimanapun ide tentang meritokrasi yang dia bangun ketika kampanye, dia akan terjebak sendiri karena dia berada dalam ruang politik yang sudah menjadi tradisi di Indonesia, di mana para tim kampanye dan para investor politik harus diakomodir dalam satu masa periode,” kata Fadhli saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2026).
Baca Juga:DPRD Jabar Benahi Kinerja BUMD yang Belum Optimal
Menurut Fadhli, fenomena penempatan tim pemenangan ke posisi strategis bukanlah hal baru dalam tradisi politik nasional. Namun, persoalan muncul ketika penunjukan tersebut tidak didasarkan pada aspek kompetensi dan profesionalisme.
“Hal ini bukan hal aneh ketika seorang pejabat publik kemudian mengakomodasi para tim pemenangannya atau para investornya. Karena memang secara tradisi di Indonesia demikian,” ujarnya.
Fadhli mengingatkan, penempatan figur yang tidak memiliki kompetensi memadai dalam jabatan publik maupun korporasi daerah dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari menurunnya kinerja institusi hingga potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Ketika menduduki jabatan publik tanpa kompetensi yang memadai, dia bisa melakukan eksploitasi terhadap pekerjaannya, bertindak untuk memperkaya diri sendiri karena ada modal yang pernah dikeluarkan dan harus kembali. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Selain itu, dia menilai ketidaksesuaian antara janji politik dan kebijakan yang diambil setelah menjabat dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga:Rapat Pleno DPD Golkar Jabar Dinilai Tak Demokratis, Peserta Kecewa
“Ketika pemimpin kehilangan kepercayaan dari rakyat, akhirnya rakyat akan menimbulkan gejolak politik ataupun gejolak ekonomi. Jika roda pemerintahan tidak stabil, yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Karena itu, Fadhli mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan secara terbuka dasar penunjukan Dwi Jati Utomo, termasuk aspek kompetensi dan kapasitas yang menjadi pertimbangan utama.
“Pemerintah harus mampu meyakinkan publik. Betul-betul perhatikan kompetensinya dan itu harus di-deliver kepada publik dengan cukup baik sehingga publik memiliki rasa aman,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan Dedi Mulyadi agar mampu membedakan kepentingan politik dan kepentingan publik setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah.
“Jangan sampai ketika sudah menjadi pejabat publik, masih bertindak sebagai pejabat partai. Saya harap KDM bisa mempertegas pemisahan antara politik dan publik, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan hanya memperhatikan masalah politik, tetapi mengedepankan kepentingan publik yang lebih besar,” tandasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan memberikan imbalan jabatan kepada relawan maupun tim pemenangan yang mendukungnya dalam Pilkada Jawa Barat 2024.
Baca Juga:Kapolri Beri Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama Kesejumlah Perwira Polri dan TNI
“Saya tidak akan menjanjikan apa pun. Yang saya janjikan adalah perbaikan taraf hidup rakyat Jawa Barat,” ujar Dedi dalam acara silaturahmi tim pemenangan Dedi-Erwan di Bandung, Januari 2025.
Dedi juga menepis anggapan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan menjadi ruang bagi pembagian jabatan kepada tim sukses.
“Enggak ada bagi jabatan. Apa yang dibagikan? Enggak ada,” kata Dedi saat itu.
Untuk diketahui, Mayjen TNI (Purn) Dwi Jati Utomo merupakan Ketua Tim Pemenangan pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan pada Pilgub Jawa Barat 2024. Sosok asal Purwakarta tersebut dikenal memiliki kedekatan dengan Dedi Mulyadi dan berperan dalam mengonsolidasikan mesin politik serta relawan selama masa kampanye hingga pasangan tersebut meraih kemenangan. (*)
