SindoJabar, BANDUNG – Meningkatnya produksi jagung di Jawa Barat belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri pakan dan peternak ayam. Karena itu, Pemprov Jabar diminta memiliki data yang lebih akurat mengenai produksi, stok, kebutuhan hingga distribusi jagung di setiap wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Saeful Bachri menilai pemerintah perlu segera menyusun neraca jagung Jawa Barat secara bulanan agar kebijakan yang diambil tidak lagi berdasarkan asumsi.
Baca Juga:Harga Telur Anjlok ke Rp20 Ribu, Peternak Terjepit Biaya Pakan
“Kita tidak boleh mengambil kebijakan berdasarkan asumsi. Pemerintah harus memiliki data yang akurat mengenai berapa produksi, berapa kebutuhan, berapa stok dan ke mana jagung Jawa Barat didistribusikan,” kata Saeful, dikutip, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, persoalan jagung di Jawa Barat menjadi paradoks karena produksi justru mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data BPS, produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 794,82 ribu ton atau naik 40,85 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka 564,29 ribu ton.
Luas panen pun meningkat dari 77,99 ribu hektare menjadi 108,67 ribu hektare. Sementara potensi produksi Januari-Maret 2026 diperkirakan mencapai 330,96 ribu ton.
Baca Juga:Legislator Demokrat Dorong Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Telur dan Daging Ayam
Namun, peningkatan produksi belum menjamin peternak memperoleh jagung dengan harga yang sesuai. Data SIJAGUNG Kementerian Pertanian mencatat rata-rata harga pembelian jagung pabrik pakan di Jawa Barat pada Juni 2026 mencapai Rp6.925 per kilogram.
“Ini menunjukkan masalah kita bukan sekadar kekurangan produksi. Ada persoalan distribusi, tata niaga, pengeringan, penyimpanan, kualitas jagung, biaya logistik dan panjangnya rantai perdagangan,” jelas Saeful.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Jabar, ia meminta Pemprov Jabar menyusun neraca jagung yang memuat produksi, kebutuhan industri pakan, kebutuhan peternak rakyat, stok, distribusi antarkabupaten/kota, arus jagung keluar-masuk Jawa Barat, kapasitas gudang dan dryer, hingga perkembangan harga mulai dari tingkat petani sampai peternak.
Menurut Saeful, data tersebut penting agar pemerintah bisa mengetahui titik persoalan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang tepat.
Baca Juga:Hari Tani Nasional, Saeful Bachri Desak Kepastian Harga dan Kesejahteraan Petani
“Kalau datanya jelas, pemerintah bisa mengetahui wilayah mana yang surplus, mana yang membutuhkan, berapa stok yang tersedia dan bagaimana distribusinya. Dengan begitu intervensi bisa lebih terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Saeful juga mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak menempatkan petani dan peternak dalam posisi yang saling berhadapan.
Petani membutuhkan harga jual yang memberikan keuntungan, sedangkan peternak membutuhkan harga bahan baku pakan yang terjangkau untuk menjaga biaya produksi.
“Pemerintah harus mencari titik keseimbangan. Petani harus sejahtera, tetapi peternak juga harus terlindungi,” katanya.
Ia menilai persoalan ini semakin penting karena keberlangsungan peternakan ayam berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan masyarakat.
Baca Juga:Komisi II DPRD Jabar Dorong Peningkatan dan Pengembangan Ternak Domba
Jika harga pakan terus meningkat, sementara harga jual ayam dan telur tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi, peternak berpotensi mengurangi populasi bahkan menghentikan usahanya.
“Jangan sampai masalah pakan menjadi masalah pangan. Kalau peternak mengurangi populasi, pasokan telur dan daging ayam bisa terganggu. Pada akhirnya masyarakat yang merasakan dampaknya melalui kenaikan harga pangan,” tuturnya.
Saeful pun mendorong Pemprov Jabar membangun ekosistem jagung yang kuat dari hulu hingga hilir dengan kebijakan yang berbasis data dan tidak temporer.
“Petani jagung jangan dirugikan. Peternak jangan dikorbankan. Masyarakat jangan dibebani dengan harga pangan yang semakin mahal. Jawa Barat harus membangun ekosistem jagung yang kuat dari petani sampai peternak,” pungkasnya. (*DSP)






