sindojabar.com – Sekretariat DPRD Jawa Barat akan mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai Januari 2026. Kebijakan ini dilakukan karena adanya pemangkasan anggaran akibat dari penyesuaian Dana Transfer ke Daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum, Sekretariat DPRD Jawa Barat, Irma Rahmawati, menjelaskan, penerapan WFH ditujukan bagi pegawai, baik ASN maupun non-ASN, yang dinilai kurang produktif dalam menjalankan tugasnya.
Baca Juga:Bahasa Inggris Jadi Pelajaran Wajib di SD Mulai Tahun Ajaran Baru Besok
“Yang tidak produktif kita WFH-kan. Targetnya 50 persen dari total pegawai sekretariat DPRD,” ujar Irma di Sekretariat DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
WFH akan diterapkan satu kali dalam sepekan, tepatnya setiap hari Kamis. Sementara itu, pejabat fungsional dan struktural tidak akan melaksanakan WFH, melainkan tetap bekerja dari kantor seperti biasa.
Baca Juga:Lewat Pendidikan Politik, Demokrat Jabar Matangkan Kesiapan Saksi Pemilu 2029
Menurutnya, berdasarkan rapat koordinasi Sekretariat DPRD Jawa Barat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat beberapa waktu lalu menyebutkan maksimal WFH yakni 50 persen.
“BKD Jabar memberikan kebijakan bahwa maksimal 50 persen bisa WFH. WFH Mulai November dan Desember 2025 untuk masa percobaan dalam tahap WFH di Januari 2026,” katanya.
Baca Juga:Ancaman Lesunya Ekonomi Pariwisata, Pekerja Geruduk Gedung Sate Tuntut Keadilan
Dia juga memastikan bahwa kebijakan WFH tidak akan berdampak pada hak-hak pegawai. “Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, tidak ada pengurangan tunjangan bagi karyawan yang menjalankan WFH,” tegasnya.
Baca Juga:BPOKK Demokrat Jabar Evaluasi DPC, Dorong Soliditas Struktur Partai
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai Sekretariat DPRD Jabar di tahun 2026. (Abd)
