SindoJabar, BANDUNG – Organisasi Demokrasi Kita bersama Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot resmi meluncurkan gerakan “Anggarkan Transum!” di Museum Kota Bandung, Selasa (13/10/2026).

Gerakan ini diusung untuk mendorong komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemprov Jawa Barat dalam menjamin penganggaran transportasi umum pada APBD 2027.

Langkah advokasi ini dinilai sangat mendesak demi memastikan keberlanjutan layanan transportasi publik di tengah ancaman kemacetan Kota Bandung, terutama dalam mendukung proyek Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung dan sistem feeder (pengumpan).

Koordinator Politik dan Kebijakan Demokrasi Kita, Alia Sarastita, mengungkapkan bahwa pengoperasian keseluruhan program BRT dan feeder membutuhkan total dana sekitar Rp633 miliar.

Berdasarkan skema pembiayaan yang disepakati, sebanyak 42,9 persen ditanggung Pemkot Bandung, 30,9 persen oleh Pemprov Jabar, dan sisanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten lain di wilayah Cekungan Bandung.

“Artinya, ada kebutuhan anggaran sebesar Rp257 miliar di APBD Kota Bandung dan Rp185 miliar di APBD Provinsi Jawa Barat yang secara khusus perlu kita kawal,” ujar Alia.

Sebagai bagian utama dari gerakan ini, warga akan menggelar Pekan Raya Angkot pada 15–29 November 2026. Dalam kegiatan ini, masyarakat menghadirkan uji coba rute Angkot Feeder Do It Yourself (DIY) secara mandiri selama 15 hari di rute Pusdai—Kalapa (meliputi titik Alun-Alun, Taman Lalu Lintas, Cihapit, hingga Simpang Lima) dengan 38 titik halte.

Uji coba ini menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), seperti: Jadwal keberangkatan teratur dan bebas ngetem, Titik pemberhentian dan rute yang terpetakan jelas, Pelacakan berbasis GPS serta tarif yang pasti, Integrasi langsung dengan layanan Metro Jabar Trans

Tak hanya teknis, tampilan luar angkot juga dikreasikan bersama seniman lokal untuk menarik minat warga. “Persoalan transportasi umum bukan hanya urusan seniman, tapi seluruh profesi karena ini menyangkut ruang publik dan hak masyarakat,” tegas Syaiful Aulia Garibaldi (Tepu), salah satu seniman yang terlibat.

Dukungan juga datang dari pelaku industri angkutan. Ketua Umum Koperasi Kobanter Baru Jawa Barat, Dadang Hamdani, berharap pemerintah memiliki kemauan politik (political will) dan konsistensi untuk membenahi transportasi umum.

Fasilitas Harus Didukung Subsidi

Akademisi ITENAS, Ratna Agustina, menegaskan bahwa hak masyarakat atas mobilitas tidak cukup hanya dipenuhi dengan pembangunan fisik infrastruktur, melainkan juga kepastian anggaran operasional dan subsidi.

“Di negara maju, transportasi umum disubsidi karena memang dibutuhkan warga. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan armada, tapi wajib memastikan layanan tersebut beroperasi dengan baik dan terjangkau,” jelas Ratna.

Hal senada disampaikan Koordinator Daerah Edan Sepur Bandung, Abdullah Putra Gandhara (Agha). Menurutnya, kolaborasi komunitas, warga, dan pemilik angkot sangat penting untuk memberikan masukan konkrit kepada pemerintah agar simpul-simpul transportasi bisa terhubung dengan baik.

Gerakan Anggarkan Transum! ini telah melibatkan lebih dari 100 elemen masyarakat, mulai dari Koperasi Kobanter Baru, Kopamas, Bandung Bergerak, Edan Sepur, Transport for Bandung, hingga kalangan akademisi dan pekerja kreatif.

Sebelum peluncuran ini, serangkaian dialog dan kegiatan telah digelar sepanjang tahun 2026. Di antaranya Touchbase sareng DPRD Kota Bandung, Audiensi LKPJ, kegiatan partisipatif Narrative Game 4 Angkot, kampanye data Kiri Payun, hingga penyusunan Cetak Biru Wargi untuk Transformasi Angkot.

Meski gerakan swadaya warga berhasil membuktikan konsep feeder ini, kunci utama keberlanjutan transportasi tetap berada di tangan Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar melalui kepastian alokasi anggaran resmi di APBD. (*)

Fasilitas Harus Didukung Subsidi

Baca Juga