SindoJabar, Bekasi – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati, menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan pengawasan pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ratnawati saat menghadiri rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Bekasi, Selasa (27/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Ratnawati menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait evaluasi capaian dan optimalisasi target pendapatan daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu menggali dan mengelola seluruh potensi pendapatan secara maksimal agar memiliki kemampuan fiskal yang kuat untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Baca Juga: Komisi III DPRD Jawa Barat Dorong Optimalisasi BUMD Jabar
Ia menilai, peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta pengawasan yang berkelanjutan.
“Optimalisasi pendapatan daerah harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin setiap potensi pendapatan dapat dikelola secara maksimal dan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat,” ujar Ratnawati.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan anggaran.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup diukur dari tercapainya target pendapatan. Pemerintah juga harus memastikan setiap anggaran tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
“Sinergi dan pengawasan harus terus diperkuat. Pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Porprov Jabar 2026, Bandung Bidik Gelar Juara dan Target Borong Emas
Ratnawati berharap, melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan pendapatan serta belanja daerah di Jawa Barat semakin optimal.
“Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” tandasnya. (*)
