SindoJabar, BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menghormati keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape.
Namun, ia menilai pelarangan vape secara menyeluruh merupakan kewenangan pemerintah pusat dan membutuhkan regulasi khusus.
Baca Juga:Dorong Ekonomi Syariah, Pegadaian Jabar Sambut Fatwa Usaha Bulion DSN-MUI
Farhan mengatakan, keputusan MUI tentu didasarkan pada pertimbangan dan keilmuan para ulama. Adapun terkait dampak hukum dan implementasi fatwa tersebut, ia menyerahkannya kepada pihak berwenang.
“Saya sangat menghormati keputusan dan pendapat dari para ulama, karena bagaimanapun juga apa yang diputuskan oleh para ulama memiliki dasar ilmu yang sangat kuat. Mengenai dampak hukumnya, tentu saya serahkan kepada yang berwajib,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, Farhan mengakui adanya temuan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat terlarang. Salah satunya dengan memasukkan cairan yang mengandung amfetamin ke dalam perangkat rokok elektrik.
Baca Juga:Pemprov Jabar Siapkan Sanksi, Truk ODOL Dilarang Mulai Awal 2026
Meski demikian, temuan tersebut tidak bisa serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh produk vape mengandung narkotika atau amfetamin.
“Memang ditemukan beberapa fakta bahwa vape itu ada beberapa yang diinjek dengan bahan-bahan amfetamin cair, tetapi tentu sampai sekarang belum bisa dilakukan satu konklusi tentang pernyataan bahwa semua vape adalah mengandung narkotika atau amfetamin,” katanya.
Farhan menilai, perangkat vape memang berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi zat terlarang. Namun, ia mempertanyakan jika potensi penyalahgunaan tersebut dijadikan dasar untuk melarang seluruh penggunaan vape.
“Tetapi apakah vape bisa dijadikan alat? Tentu saja bisa. Tapi apakah kemudian harus dilarang 100 persen? Wah, itu sangat tergantung kepada niat kita dalam menggunakannya,” ucapnya.
Baca Juga:Hari Santri Rekognisi Negara : Kritis, Ilmu dan Otonomi Legasi KH Wahab Hasbullah
Terkait kemungkinan penerbitan regulasi pelarangan vape di daerah, Farhan menyebut kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai salah satu dasar pertimbangannya.
“Regulasi tentang pelarangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 ada di kewenangannya pemerintah pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Baca Juga:A. Yamin Soroti Kebutuhan Dasar Warga, Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan hingga Penyediaan TPU
MUI juga merekomendasikan pemerintah bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai upaya melindungi masyarakat. (*YM)
