SindoJabar, BANDUNG – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, yang akrab dipanggil Kang Asmul, berkeinginan rumah susun di Kota Bandung bisa hadir dengan stigma baru sebagai lingkungan yang sehat dan dapat diakses semua lapisan masyarakat.
“Makanya rumah susun itu harus inklusif dan yang terpenting ramah bagi semua orang baik orang tua atau lansia, kaum perempuan, terutama untuk anak-anak dan Kalangan difabel,” ungkap kang Asmul usai mengahadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun, di Ballroom Hotel Grandia, belum lama ini.
Menurut Anggota DPRD dari Fraksi PKS itu, Perda yang baru nanti harus mengakomodir semua masukan dari berbagai kalangan, termasuk para ahli dalam bidangnya. Perda yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat akan mudah diterima dan tidak menimbulkan ekses kurang baik dari masyarakat.
“Saya berharap Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pendalaman materi dan penyempurnaan substansi regulasi agar kebijakan penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Kang Asmul didampingi Wakil Ketua I H, Tony Wijaya, dan Wakil Ketua Pansus 20, H. Deni Nursani.
Baca Juga: Ratnawati dan Herman Khaeron Hadirkan Gerakan Pangan Murah, Ringankan Beban Warga Indramayu
Menurut Kang Asmul, keberadaan rumah susun memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan penyediaan hunian di Kota Bandung.
“Dengan jumlah penduduk yang besar, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas dan harga hunian relatif tinggi, rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif tempat tinggal yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” Pungkasnya.
Terpisah, seorang penghuni salah satu rumah susun yang ada di Kota Bandung, Tatang (39), berpendapat revisi aturan tentang rumah susun, dapat melahirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat penghuni rumah susun saat ini. Salah satu yang memerlukan perhatian khusu adalah keberadaan ruang terbuka untuk kepentingan umum.
“Kedepan rumah susun harus difasilitasi areal parkir dan fasiitas lainya yang dapat menunjang terwujudnya hunian rumah susun yang manusiawi,” kata Tatang
Dia menambahkan, Pemkot Bandung wajib memprioritaskan penduduk asli kota bandung ketimbang luar daerah. “Intinya harus yang memiliki KTP Kota Bandung. jangan sampai ada hal lain yang justru merugikan masyarakat kota bandung,” tandasnya. (*)






