Sindojabar.Com – Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) mengembangkan kepengurusan ke tingkat desa.
Hal tersebut sebagai upaya untuk lebih menyerap aspirasi masyarakat dari bawah dan memperkuat pengawasan dalam pembangunan daerah.
“Ke depan kepengurusan P4KBB akan sampai ke desa-desa, kalau sekarang baru di tingkat kabupaten dan beberapa kecamatan,” kata Ketua P4KBB Yacob Anwar Lewi usai HUT ke-5 dan Musyawarah Besar (Mubes) P4KBB Tahun 2026 di Wisata Kuda Pakuhaji, Nganprah, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, pertimbangan membentuk kepengurusan sampai tingkat desa agar informasi dan kondisi masyarakat bisa terpantau lebih cepat. Hal itu seiring dengan semangat kepengurusan baru P4KBB periode 2026–2031.
Selain itu agar organisasi yang berisi para pejuang pemekaran KBB dapat lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memantau langsung berbagai persoalan pembangunan yang masih terjadi di daerah.
Dikatakannya, P4KBB memiliki peran sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus kontrol sosial yang bertugas memberikan masukan, kritik, dan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah.
Adapun cita-cita pemekaran KBB yang lahir pada 2007 belum sepenuhnya terwujud hingga usianya yang ke-19 tahun. Berbagai indikator pembangunan dinilai masih membutuhkan perhatian dan percepatan dari pemerintah daerah.
“Harapan para pejuang pemekaran adalah terwujudnya pemerataan pembangunan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta naiknya kualitas sumber daya manusia. Namun belum semua terealisasi hingga saat ini,” tuturnya.
Dirinya menyoroti sejumlah sektor yang menurutnya masih tertinggal, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
Di bidang pendidikan juga perlu peningkatan yang lebih serius karena rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah. Itu menjadi tantangan besar yang harus dijawab pemerintah daerah.
Selain itu, persoalan kemacetan yang semakin parah di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian P4KBB. Menurutnya, hingga menjelang usia ke-19 Kabupaten Bandung Barat, belum ada pembangunan jalan baru yang mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurai kemacetan.
“Flyover Cimareme dan Padalarang yang selama ini diharapkan masyarakat belum juga terwujud. Padahal daerah lain seperti Kota Cimahi sudah memiliki beberapa underpass dan flyover untuk mendukung mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Yacob menilai percepatan pembangunan hanya dapat dilakukan apabila terdapat komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemekaran itu untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata. Itu yang harus terus diperjuangkan bersama,” pungkasnya.
Sementara itu pada kegiatan ini tampak dihadiri sejumlah tokoh pemekaran KBB. Seperti Mantan Wakil Bupati Bandung Barat Ernawan Natasaputra, Djamu Kertabudi, Kepala Badan Kesbangpol KBB Weda Wardiman, Sekretaris Badan Kesbangpol KBB Agnes Virganty, serta unsur masyarakat lainnya. (*)
