Sindojabar.com, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan arah baru pembangunan Jawa Barat yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan keuangan serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Komitmen tersebut disampaikan usai menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Junanto Herdiawan, di Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (11/5/2026).
KDM sapaan Gubernur Jawa Barat itu menilai kolaborasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan BI Jabar menjadi kunci penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah di tengah tantangan global dan perubahan iklim yang semakin nyata.
Menurutnya, terdapat dua agenda besar yang kini menjadi prioritas pembangunan Jawa Barat. Pertama adalah pemerataan distribusi keuangan hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok yang selama ini belum mendapatkan akses ekonomi secara optimal.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Distribusi keuangan harus merata agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujar KDM
Ia menilai pemerataan akses keuangan dapat membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, serta meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat.
Selain pemerataan ekonomi, KDM juga menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi berbasis ekologi sebagai arah pembangunan masa depan Jawa Barat.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi harus menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Pembangunan ekonomi harus selaras dengan kelestarian lingkungan. Jawa Barat harus menjadi daerah yang kuat secara ekonomi sekaligus mampu menjaga ekologi,” katanya.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan perubahan iklim, menjaga ketahanan sosial masyarakat, hingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Sementara itu, pengukuhan Junanto Herdiawan sebagai Kepala Perwakilan BI Jawa Barat juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam
menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi Jawa Barat menjadi lebih inklusif, hijau, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.
