SindoJabar, BANDUNG – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menjebloskan BK, tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ke Rutan Kelas IA Bandung atau Rutan Kebonwaru, Jumat (13/11/2026).
Sebelum menjebloskan BK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek CWP-03 UPI itu ke penjara, penyidik Kejati Jabar memeriksa tersangka selama enam jam.
Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik Kejati Jabar menahan BK di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IA Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November 2026 sampai 2 Desember 2026.
“Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut,” kata Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nurcahyawijaya.
Cahya menyatakan, dalam kasus korupsi ini, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni, pertama, DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta. Kedua, BK, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek CWP-03.
Penyidikan terhadap tersangka BK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Jabar Nomor: PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026.
Sedangkan penetapan tersangka dan penahanan BK berdasarkan “Surat Nomor: TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026 serta Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT4533/M.2/Fd.2/11/2026 tanggal 13 November 2026,” ujar Cahya.
Anggaran CWP dari Utang Luar Negeri
Sementara itu, penyidikan terhadap DWR berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Jabar Nomor: PRINT-3242/M.2/Fd.2/11/2025 tanggal 21 November 2025. “Kemudian, Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026,” tutur Kasipenkum.
Cahya menjelaskan, kronologi perbuatan para tersangka berawal pada 2024. Saat itu, UPI Bandung melaksanakan pembangunan CWP-03. Dana pembangunan CWP-03 bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB).
Anggaran proyek ini, ujar Cahya, masuk APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Nilai kontrak pembangunan CWP-03 sebesar Rp47.165.742.000.
Proyek pembangunan CWP-03 dilaksanakan oleh PT Arkindo selaku penyedia jasa atau kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang lelang. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender sampai 30 Desember 2024.
“Fakta itu berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani tersangka BK selaku PPK dan Tersangka Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta DWR selaku kontraktor,” ucap Cahya.
Dalam pelaksanaannya, ujar Kasipenkum, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 231 hari kalender atau sampai 20 Januari 2025.
Jaminan dengan Dokumen Palsu
Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, tersangka DWR diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan tidak sah atau palsu yang diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk dan Bank Mandiri.
“Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100%. Lalu, jaminan retensi dan revisi jaminan pembayaran,” ujar Cahya.
Sementara itu, tersangka BK selaku PPK di duga tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.
“Dalam pelaksanaan pekerjaan CWP-03 tersebut, pekerjaan yang di laksanakan tersangka DWR mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat di selesaikan sesuai ketentuan kontrak,” tutur Kasipenkum.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Cahya, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34%. Sehingga terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66%.
Meski demikian, tersangka BK selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran 100% dari nilai kontrak kepada tersangka DWR. Padahal progres fisik pekerjaan saat pembayaran tersebut, baru mencapai 75,34%.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, menemukan kerugian keuangan negara Rp25.982.542.357,20 dalam proyek Pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) UPI Bandung TA 2024.
Langgar Pasal Berlapis
Sebelumnya, Tim Penyidik juga telah memeriksa tersangka DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta pada Selasa sampai Rabu 10-11 November 2026.
Pemeriksaan DWR berlangsung di Kejari Mimika di Jalan Agimuga, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
“Pemeriksaan berlangsung di Kejari Mimika karena DWR saat ini menjalani hukuman pidana dalam perkara lain di Lapas Timika,” ucap Cahya.
Akibat perbuatan itu, tersangka DWR dan BK terancam pidana penjara. Mereka melanggar Pasal 603 Junto Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1/2023 tentang KUHP.
Juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Subsidiair Pasal 604 Juncto Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1/2023 tentang KUHP. Lalu, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
