Sindojabar.Com – Cita-cita pejuang pemekaran harus menjadi spirit bagi Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD KBB Asep Miftah Sofwan dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P3D) Tahun 2026 di Kantor Sekretariat Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) di Cilame Ngamprah, Selasa (19/5/2026).
“Bandung Barat ini lahir dari cita-cita pejuang pemekaran, untuk itu apa yang jadi tujuan dari pemekaran harus diwujudkan,” ucapnya usai kegiatan.
Ia menyebutkan cita-cita para pejuang pemekaran adalah amanah yang harus dituntaskan oleh pemimpin di Bandung Barat. Bagaimanapun Bandung Barat tidak akan terpisah dari Kabupaten Bandung jika tidak ada tokoh-tokoh pemekaran.
Keberadaan P4KBB menjadi wadah penting dalam mendorong partisipasi publik untuk mengawal pembangunan di Bandung Barat. Sebab berisi tokoh-tokoh pemekaran KBB dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap arah pembangunan daerah agar tetap sesuai dengan tujuan awal pembentukan KBB.
“Jadi dalam konteks setelah pemekaran dan KBB terbentuk, maka arahnya menjadi kepada mengawal pembangunan daerah,” kata dia.
Asep menilai selama 19 tahun berdiri, KBB telah mencatat sejumlah capaian pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, begitu pula pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Pelayanan kepada masyarakat apakah sudah semakin mudah dan dekat, kesejahteraan apakah sudah meningkat. Ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan juga harus menjadi fokus bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, angka kemiskinan di Bandung Barat memang mengalami penurunan. Namun persentasenya dinilai masih kecil sehingga jumlah masyarakat miskin masih cukup banyak, terlebih di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang sulit.
Di sektor birokrasi, Asep menyebut saat ini promosi dan rotasi pegawai mulai mengacu pada merit sistem dan aplikasi SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta). Menurutnya, hal tersebut menjadi kemajuan dibanding sebelumnya karena pejabat yang menduduki jabatan diharapkan lebih sesuai dengan kompetensinya.
“Ketersediaan SDM PNS juga harus mencukupi dan diprioritaskan dari internal, khususnya untuk promosi pejabat eselon dua selama kualifikasi SDM-nya ada. Itu juga sebagai bentuk penghargaan,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan belanja infrastruktur harus terus ditingkatkan agar pembangunan di Bandung Barat dapat lebih merata dan ditargetkan bisa rampung dalam tiga tahun ke depan. (*)
