SindoJabar, BANDUNG– Menjelang Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, DPRD Kota Bandung mendorong pemerintah mengevaluasi arah pembangunan agar tidak berhenti pada pencapaian target program.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya mengatakan, setiap program pembangunan harus menjawab kebutuhan warga dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Baca Juga:Sambut HJKB ke-216, 151 Kelurahan di Bandung Serentak Bebersih
Menurutnya, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni penggunaan data yang valid, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, serta transparansi dan pengawasan anggaran.
“Pertama, tepat sasaran dan berbasis data. Perbaiki dan mutakhirkan data DTKS/Desil. Semua program bansos, pendidikan, kesehatan harus mengacu pada data yang valid agar tidak ada warga yang berhak tapi tertinggal,” kata Toni, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, pembaruan data penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Data tersebut juga harus menjadi dasar dalam menentukan program di sektor sosial, pendidikan, maupun kesehatan.
Baca Juga:Pawai HJKB ke-216 Bandung Tak Lagi Pakai Mobil Hias, Ini Penggantinya
Selain berbasis data, Toni mendorong pemerintah memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ia meminta pola pembangunan yang hanya dirancang dari tingkat pemerintah diubah dengan melibatkan warga sejak tahap awal.
“Turun ke bawah dan partisipatif. Hentikan pola pembangunan dari atas. Libatkan RW, kelurahan, kampus, dan komunitas dalam perencanaan. Program yang dirancang bersama warga pasti lebih tepat,” katanya.
Toni juga menekankan pentingnya indikator keberhasilan dalam setiap program pemerintah. Menurutnya, ukuran yang jelas diperlukan agar pelaksanaan program dapat dievaluasi dan dipantau publik.
“Setiap program wajib ada indikator keberhasilan yang jelas dan bisa dipantau publik. Anggaran harus dikawal agar tepat waktu, tepat mutu, dan tidak bocor,” ucapnya.
Baca Juga:Pemkot Bandung Rilis Logo HJKB ke-215 dengan Semangat Harmoni dan Kolaborasi
Toni menegaskan, bahwa pembangunan Kota Bandung harus berorientasi pada kebutuhan warga. HJKB ke-216, menurut Toni, harus menjadi momentum untuk memastikan pembangunan memberikan dampak nyata, bukan sekadar menghadirkan kegiatan seremonial.
“Pembangunan harus dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Bukan sekadar seremonial,” jelasnya.
Toni menambahkan, DPRD Kota Bandung juga akan terus mengawal arah pembangunan melalui fungsi anggaran dan pengawasan.
“Itu yang akan terus kami kawal di fungsi anggaran dan pengawasan DPRD,” pungkasnya.(*YM)
