PHK di Jabar Tertinggi Nasional, Legislator Desak Disnakertrans Cari Solusi Konkret

sindojabar.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) beberapa waktu lalu meliris angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia periode Januari hingga Agustus 2025.

Data Kemenaker menyebut total 44.433 pekerja di seluruh Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) paling tinggi selama delapan bulan terakhir.

Baca Juga:IZI-FOZ Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Lindungi 1.000 Penerima Manfaat

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jabar, Anggota DPRD Jawa Barat mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera mencari solusi konkret agar dampak PHK khususnya di wilayah Jawa Barat tidak semakin parah.

“Yang jelas soal ketenagakerjaan ini sangat krusial. Maka setidaknya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jabar harus mencarikan solusi. Misalnya melalui tripartite, supaya semua pihak bisa duduk bersama membicarakan solusi terbaik. Atau bisa juga dengan melibatkan industri yang ada di Jawa Barat untuk kolaborasi membantu tenaga kerja yang terdampak,” ujar Sidkon belum lama ini.

Menurut Sidkon tenaga kerja yang terdampak PHK perlu di salurkan atau di siapkan kembali untuk bisa beraktivitas produktif. Salah satu langkah strategis yang di usulkan adalah pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya, tenaga kerja tersebut bisa di didik untuk menjadi pelaku UMKM pemula hingga entrepreneur muda yang mandiri.

Baca Juga:SIM Keliling Solusi Praktis Buat Perpanjang SIM Tanpa Harus ke Satpas

“Peran kita juga penting dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Mereka di salurkan dan di didik menjadi UMKM pemula, entrepreneur muda, dan seterusnya,” tambah Politisi PKB ini.

Ia juga menyinggung peluang koperasi sebagai solusi alternatif dalam mengatasi pengangguran, terutama Koperasi Merah Putih yang memiliki potensi menjadi mitra untuk mengurangi angka pengangguran dengan memberdayakan masyarakat melalui UMKM dan supplier lokal.

Baca Juga:Pegadaian Kanwil X Jawa Barat Berbagi Emas di Hari Pelanggan Nasional

“Ini juga menjadi harapan, walaupun pengurus koperasi sudah ada perubahannya, tapi mitra koperasi Merah Putih bisa menjadi solusi mengurangi pengangguran melalui UMKM atau supplier,” pungkasnya. (Abd)