SindoJabar, JAKARTA – Pertengkaran di kalangan elite yang ditandai dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai, anggota parlemen, aktivis, dan pelaku media, jangan mendistorsi masalah yang dihadapi rakyat saat ini.
Yaitu, pemutusan hubungan kerja (PHK), merosotnya daya beli, harga kebutuhan pokok mahal, dan kesejahteraan yang menurun secara merata di seluruh negeri.
Demikian kesimpulan diskusi mingguan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) yang di pimpin pendiri FWK Hendry Ch Bangun, mantan Ketua Umum PWI Pusat 2023-2025, Rabu (4/11) di Jakarta.
Hadir pula M Iqbal Irsyad Pemred VOI, Dr Budi Nugraha wartawan Suara Merdeka yang juga dosen komunikasi di sejumlah perguruan tinggi. Wartawan ahli hukum HMU Kurniadi, Pemred Mitrapol Dadang Rahmad, wartawan senior Berman Nainggolan, Rudy Sitompul, dan Sigit Setiono, wartawan senior Warta Kota.
“Tentu saja akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan yang membahayakan penyelenggaraan negara. Kekuasaan harus check and balancing. Tetapi yang jauh lebih penting, pemerintah jangan pernah lupa melihat penderitaan masyarakat yang kini semakin nyata,” kata Mohamad Nasir, senior wartawan Kompas.
Hendry Ch Bangun mengatakan, penangkapan sejumlah perwira tinggi kepolisian RI termasuk eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena penyadapan ilegal selama dua tahun bahkan lebih, mengguncang negara karena peristiwa itu di anggap luar biasa.
Kelalaian Internal
Bobolnya jalur komunikasi ini juga dianggap sebagai kelalaian internal. Karena sebenarnya sejumlah lembaga negara ikut menjaga agar komunikasi pimpinan tertinggi negara tetap aman.
“Ada BIN, Badan Sandi Negara, Sekmil Presiden, dan sejumlah pihak yang seharusnya menjadikan komunikasi Presiden aman. Saya heran ini bisa terjadi,” kata Hendry Ch Bangun, mengutip pendapat pensiunan jenderal TNI.
“Ini sangat membayahakan dan harus ada evaluasi total agar tidak berulang,” ujar Hendry.
Sigit Setiono, wartawan senior Warta Kota, menilai peristiwa ini menggambarkan ada tindakan yang melebihi kepatutan yang di lakukan petinggi Polri.
Menurut Sigit, tindakan itu mereka lakukan bisa jadi demi kepentingan pribadi, kelompok, dan kepentingan lain yang harus diselidiki. Pemeriksaan lebih lanjut di harapkan dapat membuka jelas tabir yang ada dan di komunikasikan kepada publik.
“Ini harus di jelaskan kepada rakyat. Jangan di tutupi agar rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Berman Nainggolan.
Pengalihan Isu
Di sisi lain, tidak sedikit pula informasi di medsos meragukan keaslian peristiwa itu sebagai upaya makar atau penggulingan pemerintahan.
“Bisa saja ini menjadi pengalihan isu atas berbagai persoalan yang ada. Seperti kelangkaan BBM, naiknya harga, menghilangnya sejumlah bahan pokok. Seperti gula, hidup yang semakin sulit dan pemerintahan cuek dengan penderitaan rakyat,” tulis salah satu akun di Instagram.
“Saya suka ke lapangan, kehidupan masyarakat makin susah. Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” kata Hendry.
“Kalau kita perhatikan, konsumen KRL dan Angkutan Umum lainnya makin membeludak, padat, soalnya murah dan cepat. Masyarakat berhemat agar dapat bertahan, ” ujar Budi Nugraha.
