SindoJabar, BANDUNG – Pemkot Bandung mengalokasikan hampir 30 persen anggaran kepada empat perangkat daerah yang menangani urusan infrastruktur. Anggaran tersebut mencakup penanganan sampah, perbaikan jalan, perhubungan, hingga penataan kawasan permukiman.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, infrastruktur menjadi salah satu fokus dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga:Pemkot Bandung Gelontorkan Rp125 Miliar Untuk Bangun Ruang Kelas Baru
Empat perangkat daerah yang mendapat porsi anggaran tersebut yakni Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).
“Prioritasnya tetap pada infrastruktur. Infrastruktur ini sangat penting dan menjadi prioritas ketiga. Di dalamnya termasuk penanganan sampah, pertamanan, perhubungan, dan jalan,” kata Farhan Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, Farhan menegaskan, sektor pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan alokasi anggaran sesuai kewajiban pemerintah. Bahkan, anggaran pendidikan telah mencapai lebih dari 20 persen atau mendekati 27 persen. Sementara anggaran kesehatan juga berada di atas 20 persen atau mendekati 21 persen.
Baca Juga:Momentum Hari Jadi KBB, DPRD Jabar Dorong Pemerataan Pembangunan hingga Wilayah Selatan
“Kalau kesehatan dan pendidikan, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi,” katanya.
Selain untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, APBD juga digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan lainnya. Di antaranya sektor perdagangan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), belanja operasional, hingga pembayaran gaji pegawai.
Terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Farhan menyebut Pemkot Bandung akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan perkiraan sementara, penerimaan DBH Kota Bandung kemungkinan berada di kisaran Rp200 miliar.
Baca Juga:APBD Jabar 2027, Ratnawati Tekankan Pentingnya Sinergi DPRD-Pemprov
“Kalau untuk Dana Bagi Hasil (DBH), kita mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Kemungkinan sekitar Rp200 miliar,” pungkasnya. (*YM)
