SindoJabar, BANDUNG – Viral di media sosial, dugaan penolakan pasien pengguna BPJS Kesehatan oleh salah satu rumah sakit di Kota Bandung menuai sorotan.
Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung segera menelusuri kebenaran informasi tersebut.
Peristiwa tersebut mencuat setelah sebuah video beredar di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan seorang pria meluapkan kemarahannya di area pendaftaran RS Santo Yusup Bandung.
Pria tersebut diduga memprotes pelayanan rumah sakit setelah istrinya yang tengah hamil disebut mengalami penolakan saat hendak mendapatkan layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan.
Dalam rekaman video, terlihat sejumlah petugas berada di balik meja pendaftaran. Papan nama yang tampak dalam video menunjukkan lokasi kejadian berada di RS Santo Yusup Bandung.
Baca Juga:BPJS Kesehatan Perkuat Digitalisasi Layanan JKN, Permudah Akses dan Tingkatkan Pengalaman Peserta
Menanggapi persoalan tersebut, Andri menegaskan rumah sakit tidak boleh mengabaikan pasien yang membutuhkan pertolongan medis, terlebih jika berada dalam kondisi darurat.
Menurutnya, penanganan medis harus menjadi prioritas, sedangkan persoalan administrasi dapat diselesaikan kemudian.
“Rumah sakit menolak pasien, tangani dulu, urusan administrasi belakangan. Nanti akan saya tanyakan ke Dinas Kesehatan untuk melakukan penelusuran yang lebih mendalam. Kalau perlu kita panggil juga ke DPRD,” kata Andri, Senin (16/11/2026).
Andri mengaku, akan meminta kronologi lengkap, termasuk data pasien dan keluarga yang diduga mengalami penolakan. Pihaknya juga berencana mendengarkan langsung keterangan keluarga sekaligus meminta klarifikasi dari rumah sakit melalui Dinas Kesehatan.
Baca Juga:Komisi V DPRD Jabar Kawal Pelayanan Kesehatan, Pastikan Tak Ada Pasien Terabaikan
Andri menegaskan, dugaan penolakan pasien tersebut tidak bisa dianggap sepele. Namun, Andri meminta semua pihak diberi kesempatan menyampaikan keterangan agar penanganan kasus berjalan secara objektif dan berimbang.
“Yang jelas prinsipnya tidak boleh. Tapi saya juga ingin mendengarkan versi rumah sakitnya seperti apa. Tentu ada pembelaan. Kita juga akan mendengarkan versi keluarga yang merasa ditolak. Supaya adil, kita panggil melalui Dinas Kesehatan dulu. Kalau hasilnya kurang memuaskan, kita panggil saja ke DPRD,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan sanksi, Andri menyebut pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan kesehatan dapat berujung pada sanksi berat, termasuk pencabutan izin operasional rumah sakit.
Namun, ia menegaskan penentuan sanksi harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan seluruh rumah sakit di Kota Bandung agar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam memberikan perhatian kepada pasien dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Bidik 5,4 Juta Pekerja Rentan Jabar Lewat Asuransi Aing
“Imbauan kepada seluruh rumah sakit, dalam hal pelayanan kesehatan kiranya mohon ditingkatkan lagi, terutama kepedulian kita terhadap para pasien yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah,” ucapnya.
Di sisi lain, Andri turut mengapresiasi rumah sakit dan tenaga kesehatan yang selama ini telah memberikan pelayanan dengan baik dan ramah kepada masyarakat, termasuk warga kurang mampu. Ia berharap, pelayanan positif tersebut terus dipertahankan, sementara fasilitas kesehatan yang masih memiliki kekurangan segera melakukan perbaikan.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan dan supporting system-nya yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Yang belum baik, agar ditingkatkan,” katanya.
Andri berharap, tidak ada lagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan berbeda saat mengakses layanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi maupun status kepesertaan jaminan kesehatan.
Baca Juga:IZI-FOZ Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Lindungi 1.000 Penerima Manfaat
“Intinya, jangan sembarangan memperlakukan orang yang tidak mampu. Bahaya, bisa jadi karma,” pungkasnya. (*YM)






