sindojabar.com – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Hj. Ratnawati, mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jauh lebih terbatas dibandingkan dengan DKI Jakarta.
Penjelasan ini disampaikan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait penentuan skala prioritas pembangunan di daerah.
Baca Juga: DPRD Jabar Pastikan Kebijakan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Prioritas
Ratnawati memaparkan, beban kerja Pemprov Jabar jauh lebih berat karena jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan populasi hampir 56 juta jiwa, Jawa Barat harus mengelola anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta.
“DKI Jakarta anggarannya mencapai Rp92 triliun dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa. Sementara Jawa Barat penduduknya hampir 56 juta, tetapi anggaran maksimal hanya sekitar Rp30 triliun. Ibarat rumah tangga, anaknya banyak tapi uangnya sedikit,” ujar Ratnawati, Senin (19/1/2026).
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pemerintah daerah menerapkan efisiensi ketat di berbagai sektor. Sejak 2025, pemerintah daerah menjalankan langkah penghematan secara besar-besaran, termasuk memangkas anggaran operasional yang dinilai tidak prioritas.
Baca Juga: DPRD Jabar Pastikan Program Prioritas Tak Terdampak Pemangkasan Anggaran 2026
“Tidak ada lagi anggaran fotokopi berlebihan, rapat-rapat juga dipangkas. Kami harus tarik-menarik anggaran agar sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan tetap terjamin meskipun dana sangat terbatas,” pungkasnya.
Ratnawati berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal Jawa Barat sekaligus mendukung kebijakan prioritas pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan publik secara luas. (dsp)
