Sindojabar.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat menegaskan kekuatan keluarga merupakan pondasi utama pembangunan masyarakat.
Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan kesehatan reproduksi sebagai salah satu pilar penting ketahanan keluarga yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau keluarga-keluarga di Jawa Barat kuat, maka Jawa Barat akan istimewa,” ujar Siska saat membuka acara webinar bertajuk ‘Ngobrol Sehat Reproduksi’ dengan tema Keluarga Berkualitas Jawa Barat Istimewa: Kenali, Pahami, dan Jaga Masa Depan Keluarga, Rabu (20/5/2026).
Baca Juga:Duel Dua Kekuatan di Golkar Jabar, Musda 2026 Jadi Ajang Penentuan
Siska mengingatkan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hampir menyentuh 51 juta jiwa. Angka besar itu, kata dia, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk secara menyeluruh, termasuk dalam aspek kesehatan reproduksi.
Ia merinci setidaknya empat permasalahan utama terkait kesehatan reproduksi yang masih dihadapi Jawa Barat saat ini. Pertama, masih terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kedua, masih adanya praktik perkawinan anak. Ketiga, munculnya perilaku berisiko di kalangan remaja. Keempat, masih rendahnya literasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi.
Terkait perkawinan anak, Siska mengakui bahwa upaya penekanan telah membuahkan hasil. Angka dispensasi kawin di Jawa Barat berhasil ditekan hingga menyisakan sekitar 3.000 kasus pada tahun 2024. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perkawinan anak yang tidak tercatat masih menjadi persoalan tersendiri yang perlu diwaspadai bersama.
“Kalau perkawinan anak terjadi, maka organ reproduksinya kan belum matang. Nanti ke sananya aduh, masalahnya banyak ada kehamilan, ada persalinan, perdarahan pada saat persalinan, dan lain sebagainya, dan ini nanti mendorong ke arah kematian ibu pada saat melahirkan,” kata Siska.
Baca Juga:Jabar Perkuat Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
Ia juga mengingatkan bahwa perkawinan anak turut berkontribusi terhadap risiko stunting. Bayi yang dilahirkan dari perkawinan anak, menurut Siska, memiliki kemungkinan 40 persen lebih tinggi mengalami stunting dibandingkan bayi yang lahir dari pasangan yang sudah matang secara usia dan fisik.
Siska juga menyoroti fenomena perilaku berisiko pada remaja yang kian mengkhawatirkan. Ia menyebut mudahnya akses terhadap konten pornografi melalui gawai sebagai salah satu pemicu utama. Kondisi itu, kata dia, tercermin dari tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan anak akibat tindak asusila.
“Kalau Bapak dan Ibu sempat menengok di Lapas Anak, itu dari 200-an sekian anak binaan. Dari jumlah itu, 90 persen itu karena tindakan asusila,” ungkap Siska. Ia menilai hal itu didorong oleh minimnya pengetahuan dan panduan yang memadai bagi para remaja.
Merespons kondisi tersebut, Siska menegaskan bahwa program keluarga berencana kini tidak lagi semata berfokus pada pengendalian jumlah penduduk. “Program keluarga berencana ini tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk, tetapi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, pencegahan perilaku berisiko, serta penguatan peran keluarga dalam menjaga masa depan generasi,” tegasnya.
Siska turut meluruskan kesalahpahaman yang kerap muncul di masyarakat, yakni anggapan bahwa edukasi kesehatan reproduksi identik dengan pendidikan seks. Ia menekankan bahwa pemahaman tentang organ reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan, merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga demi menjaga kualitas tumbuh kembang generasi penerus.
Baca Juga:Tangkal LGBT dan Dampak Digital, DPRD Jabar Rancang Raperda Perlindungan Keluarga
Menutup sambutannya, Siska mengajak seluruh peserta untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan keluarga Jawa Barat yang berkualitas. Ia merujuk pada konsep Panca Waluya yang digaungkan Gubernur Jawa Barat sebagai visi pembangunan sumber daya manusia daerah.
“Dengan keluarga yang kuat sehat, maka kita yakin SDM Jawa Barat akan Panca Waluya: cageur, bageur, bener, pinter, tur singer,” pungkasnya.
Dalam laporannya, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) DP3AKB Jawa Barat Iin Indasari menjelaskan, webinar menghadirkan narasumber dokter spesialis obgyn Yassin Yanuar Muhammad dan Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia (YMPAI) Julie Rostina, dengan dipandu Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) sekaligus founder Family Journalism Najip Hendra SP. Adapun peserta webinar merupakan kader lini lapangan, kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), dan kader posyandu.
“Teman-teman kader lini lapangan seperti Teladan KB dan Motekar maupun kader PKK dan kader Posyandu berperan langsung dalam pendampingan kesehatan keluarga di tingkat akar rumput. Peran mereka sangat penting dalam mensosialisasikan maupun edukasi kepada Masyarakat,” terang Iin. (*)
