sindojabar.com – Lebih dari 224 perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Jawa Barat dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandung, menandatangani nota kesepahaman (MoU) akbar dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi saksi lahirnya sejarah baru di Jawa Barat hari ini, langkah ini disiapkan sebagai upaya membangun benteng informasi yang sehat, edukatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan era siber.
Penandatanganan ini digelar di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, Rabu (20/5/2026). Menandai kolaborasi strategis antara dunia pendidikan tinggi dan lembaga penyiaran untuk membangun ekosistem informasi yang sehat, adaptif, dan edukatif.
Baca Juga: Cegah Polemik, DPRD Jabar Siapkan Payung Hukum Pengelolaan Masjid SMAN 3 Sukabumi
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang kolaborasi nyata yang membuka pintu riset, penelitian, pengabdian, dan pendidikan bagi kampus-kampus di Jawa Barat.
“APTISI men-support KPID, KPID men-support APTISI. Ini mutualisme. Data riset terbaru kami menunjukkan televisi masih ditonton 85,3% masyarakat, radio 55,3%, sementara media berbasis internet mencapai 99%. Artinya, lembaga penyiaran tidak ditinggalkan, hanya perilaku menontonnya bergeser. Maka adaptif itu wajib,” ujarnya. Rabu (20/5/2026).
Adiyana menekankan bahwa lembaga penyiaran harus menjadi benteng menghadapi derasnya arus disrupsi informasi di ruang siber.
Baca Juga: DPRD Jabar Nilai Rencana Penebusan Ijazah Siswa Sekolah Swasta Sulit Direalisasikan
“Ruang-ruang tanpa regulasi itu mengancam psikologi dan ketahanan bangsa. Lembaga penyiaran harus hadir sebagai penahan laju disrupsi teknologi yang membahayakan warga Jawa Barat dan Indonesia,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab strategis dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pusat hingga daerah.
“Pesan pembangunan harus nyambung, dari Jakarta sampai ke desa. Lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, maupun berlangganan, semuanya punya tanggung jawab yang sama. Adaptif terhadap generasi milenial dan Gen Z, tapi juga tetap bisa ditangkap oleh generasi kolot. Yang penting bukan hanya tontonan, tapi tuntunannya,” tegas Herman.
Baca Juga: Gen Z dan Media Digital Jadi Sorotan KPID Jabar dalam Perspektif Pancagatra
Ia menambahkan, penyiaran harus menjadi sarana edukasi yang mencerdaskan masyarakat. “Cerdas untuk menolong diri sendiri, cerdas membangun kerja sama, dan rajin. Kalau masyarakat bisa menolong dirinya, keluarganya, tetangganya, maka Jawa Barat Istimewa akan cepat tercapai. Dalam budaya Sunda, itu disebut Panca Waluya: cager, bager, bener, pinter, singer. Kalau sudah begitu, pembangunan bukan lagi berjalan, tapi melompat,” ujarnya penuh semangat.
Sementara itu, Ketua APTISI Jawa Barat sekaligus Rektor UNIKOM, Eddy Soeryanto Soegoto, menyebut MoU ini sebagai langkah monumental.
“APTISI menaungi sekitar 350 perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Antusiasme luar biasa terlihat dari para rektor, ketua, dan direktur yang hadir. Kolaborasi ini akan diimplementasikan dalam tiga pilar pendidikan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kami siap bahu-membahu mendukung KPID agar lembaga penyiaran menjadi kebanggaan bangsa,” jelasnya.
Baca Juga: Perkuat Budaya Daerah, KPID Jabar Dorong Konten Lokal di Priangan Timur
Eddy juga menyoroti tantangan regulasi penyiaran yang masih berlandaskan UU Nomor 32 Tahun 2002 yang harus di perbaharui seiringan dengan perkembangan teknologi saat ini.
“Melalui APTISI pusat dan daerah, kami akan ikut menyuarakan perlunya pembaruan regulasi agar lembaga penyiaran bisa menjawab tantangan zaman. Dunia digital bergerak detik demi detik, kecepatannya luar biasa. Kita harus antisipasi dengan aksi nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Kolaborasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan adaptasi lembaga penyiaran di tengah perubahan perilaku konsumsi media. Dengan dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan KPID, MoU akbar ini diharapkan melahirkan ekosistem penyiaran yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan melindungi masyarakat dari ancaman disrupsi digital.
Lebih dari sekadar penandatanganan, MoU ini adalah komitmen bersama: menjadikan Jawa Barat sebagai laboratorium kolaborasi antara pendidikan tinggi dan penyiaran. Sebuah langkah strategis menuju ekosistem informasi yang sehat, berdaya, dan berkelanjutan demi terwujudnya visi Jawa Barat Istimewa. (dsp)
