Sindojabar.com – Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Barat yang akan berlangsung pada Agustus mendatang mengusung tema ‘Transformasi Keumatan Menuju Jawa Barat Istimewa’.
Tema tersebut sebagai arah strategis organisasi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Jawa Barat, mulai dari persoalan kemiskinan, krisis nilai, hingga disrupsi digital.
Ketua SC Muswil VII KAHMI Jawa Barat, dr. Asad, menjelaskan bahwa tema yang diangkat bukan sekadar slogan, melainkan panggilan strategis bagi KAHMI untuk mengambil peran lebih nyata dalam pembangunan masyarakat.
Baca Juga:Pegadaian Kanwil X Jawa Barat Berbagi Emas di Hari Pelanggan Nasional
“Mengapa transformasi keumatan? Karena umat hari ini menghadapi tiga tantangan besar, yaitu kemiskinan, krisis nilai, dan disrupsi digital. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Jawa Barat masih berada pada angka 7,17 persen pada Februari 2025. Kondisi ini membutuhkan gerakan kolektif yang mampu menghadirkan solusi nyata,” ujar dr. Asad, dalam rapat Steering Committee yang berlangsung di Sekretariat HMI Jalan Sabang Nomor 17, Kota Bandung, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, KAHMI sebagai organisasi intelektual dan keumatan memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi motor perubahan yang menghadirkan gagasan, kolaborasi, dan aksi nyata.
“KAHMI tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Kita ingin melahirkan gerakan transformasi yang memperkuat umat, baik secara spiritual, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Dari masjid, kampus, hingga desa harus tumbuh pusat-pusat pemberdayaan masyarakat,” tegas Asad.
Tiga Pilar Transformasi Menuju Jawa Barat Istimewa
Presidium KAHMI Jawa Barat, Prof. Fauzan Ali Rasyid, menjelaskan bahwa Muswil VII tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan Jawa Barat.
Menurutnya, tema ’Transformasi Keumatan Menuju Jawa Barat Istimewa’ diterjemahkan ke dalam tiga agenda transformasi utama.
Baca Juga:ACL Two 2026/27: Persib Tantang Manila Digger di GBLA
Pertama, transformasi sumber daya manusia, melalui revolusi pola pikir, penguatan karakter, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan kompetensi agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing di tengah perubahan global.
Kedua, transformasi ekonomi, yang diarahkan pada pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan rakyat, penguatan kewirausahaan, pemberdayaan UMKM, ekonomi syariah, serta pengembangan ekonomi digital yang inklusif.
Ketiga, transformasi politik, yaitu mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, berintegritas, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat sehingga mampu memperkuat kualitas demokrasi dan pelayanan publik.
“Transformasi tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata KAHMI dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa sebagaimana visi pembangunan yang sedang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Prof. Fauzan.
Desa Insan Cita Menjadi Model Pembangunan Desa
Selain menetapkan tema besar Muswil, Steering Committee juga menyepakati Desa Insan Cita sebagai salah satu gagasan strategis sekaligus luaran kebijakan Muswil VII KAHMI Jawa Barat.
Konsep Desa Insan Cita dikembangkan sebagai model transformasi tata kelola desa yang menempatkan desa sebagai ruang implementasi nyata pembangunan keumatan dan pembangunan nasional.
Model tersebut mengintegrasikan lima dimensi utama pembangunan desa, yaitu: pendidikan karakter masyarakat, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel, kepemimpinan desa berbasis kompetensi dan integritas; serta partisipasi aktif masyarakat melalui kolaborasi multipihak
Melalui konsep ini, desa dipandang sebagai miniatur negara. Ketika desa memiliki tata kelola yang baik, masyarakat yang berkarakter, ekonomi lokal yang produktif, serta kepemimpinan yang kuat, maka pembangunan nasional akan memiliki fondasi yang semakin kokoh.
Sebagai tindak lanjut, Muswil VII akan menghasilkan Roadmap Desa Insan Cita, yaitu dokumen konseptual yang menjadi acuan pengembangan model desa berbasis pendidikan karakter, ekonomi produktif, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan partisipasi masyarakat. Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar kolaborasi antara KAHMI Jawa Barat dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan desa-desa percontohan di Jawa Barat.
Muswil Hasilkan Rekomendasi Kebijakan
Sementara itu, Sekretaris SC Muswil VII, Dr. Ahmad Zakiyuddin, mengatakan Muswil VII KAHMI Jawa Barat akan diselenggarakan pada 8–9 Agustus 2026 di Grand Asrilia Hotel, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung.
Baca Juga:Inovasi Tring! Jadi Motor Penggerak Kinerja Bullion Bank Pegadaian Kanwil X Jawa Barat
Selain membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Presidium dan memilih Presidium KAHMI Jawa Barat periode berikutnya, Muswil juga diarahkan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pembangunan Jawa Barat.
Beberapa luaran yang dipersiapkan antara lain rekomendasi kebijakan mengenai transformasi sumber daya manusia, ekonomi, politik, serta model konseptual dan Roadmap Desa Insan Cita sebagai program kolaborasi KAHMI Jawa Barat bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
“Muswil bukan hanya forum memilih kepemimpinan baru, tetapi juga forum menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap lahir kepemimpinan baru sekaligus program-program yang berdampak langsung bagi umat dan pembangunan Jawa Barat,” ujar Zakiyuddin.
Melalui Musyawarah Wilayah VII ini, KAHMI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan transformasi keumatan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga terwujud Jawa Barat yang lebih maju, berdaya saing, dan istimewa. (*)
