Sindojabar.com – Upaya mengembalikan hak pendidikan bagi warga yang sempat putus sekolah mulai menunjukkan hasil di Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung.
Sebanyak 44 warga menerima ijazah pendidikan kesetaraan melalui Program Penanganan Putus Sekolah yang diinisiasi Karang Taruna Kecamatan Cibeunying Kaler.
Program tersebut menjadi bukti bahwa persoalan putus sekolah dapat ditangani melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Ijazah yang diterima para peserta bukan sekadar dokumen kelulusan, tetapi juga membuka kembali peluang melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibeunying Kaler, Ikhsan Maulana, mengatakan program itu lahir dari kepedulian terhadap banyaknya warga yang tidak mampu menuntaskan pendidikan. Setelah melakukan pendataan bersama pemerintah wilayah, ditemukan sedikitnya 738 warga yang tercatat mengalami putus sekolah.
“Pada dasarnya, Karang Taruna menginisiasi program penanganan putus sekolah ini karena adanya keresahan yang kami lihat di tengah masyarakat. Setelah dilakukan pendataan dan penelusuran, ternyata terdapat 738 warga yang tercatat putus sekolah di Kecamatan Cibeunying Kaler,” ujar Ikhsan usai acara pembagian ijazah di Aula Kecamatan Cibeunying Kaler, Rabu (8/7/2026).
Baca Juga: DPRD Jabar Nilai Rencana Penebusan Ijazah Siswa Sekolah Swasta Sulit Direalisasikan
Berbekal data tersebut, Karang Taruna membuka akses pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C. Seluruh peserta memperoleh beasiswa penuh sehingga tidak dipungut biaya selama mengikuti proses pembelajaran.
Menurut Ikhsan, sebagian besar peserta berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang membuat mereka terpaksa menghentikan pendidikan formal. Melalui program tersebut, warga diberikan kesempatan memperoleh ijazah yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan.
“Peserta tidak dibebani biaya pendidikan. Yang terpenting mereka memperoleh ijazah yang nantinya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan ataupun melanjutkan pendidikan,” katanya.
Meski demikian, jumlah penerima manfaat masih jauh dari kebutuhan yang ada. Dari 738 warga yang terdata putus sekolah, baru 44 orang yang dapat mengikuti program tersebut.
Karang Taruna pun menargetkan jumlah peserta terus bertambah pada tahap berikutnya. Ikhsan berharap dukungan pemerintah maupun sektor swasta dapat memperkuat pembiayaan sehingga target 100 peserta dapat direalisasikan.
“Semakin banyak pihak yang mendukung, terutama dalam aspek pembiayaan, maka semakin banyak pula peserta yang bisa kami layani,” ungkapnya.
Baca Juga: Sapa Warga Karang Gombong, Jenal Aripin Dorong Ekonomi Bangkit
Untuk menjaring peserta, Karang Taruna melakukan pendataan langsung secara by name by address bersama kelurahan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Cara tersebut dinilai lebih efektif untuk memastikan warga yang benar-benar membutuhkan dapat dijangkau.
Di sisi lain, pelaksanaan program tidak lepas dari berbagai tantangan. Selain keterbatasan anggaran yang masih ditanggung secara mandiri, mayoritas peserta merupakan warga yang telah bekerja sehingga penyesuaian jadwal belajar menjadi kendala tersendiri.
Program yang diluncurkan sejak Agustus 2025 itu kini memasuki wisuda perdana. Karang Taruna menilai capaian tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini tertinggal.
Pada kesempatan yang sama, Camat Cibeunying Kaler, Lindu Prarespati Ananto, menilai penanganan persoalan putus sekolah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperluas akses pendidikan.
Ia menyebut data sementara menunjukkan terdapat lebih dari 700 warga yang belum menyelesaikan pendidikan. Meski demikian, pemerintah masih akan melakukan validasi agar data yang digunakan benar-benar akurat.
“Kalau melihat angka sementara, jumlah anak yang terdata tidak sekolah mencapai lebih dari 700 orang. Namun angka tersebut masih akan divalidasi kembali di lapangan agar diperoleh data yang benar-benar akurat,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Jabar Evaluasi Rutilahu, Usulkan Tak Hanya Fokus Kawasan Kumuh
Lindu menambahkan, pemerintah kecamatan juga berupaya menghubungkan lulusan program dengan peluang kerja melalui koordinasi bersama Dinas Ketenagakerjaan. Menurutnya, kepemilikan ijazah akan memperbesar kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
“Jika warga sudah memiliki ijazah, tentu kesempatan mereka untuk mengakses peluang kerja tersebut akan semakin besar,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mengapresiasi langkah Karang Taruna yang membantu pemerintah memenuhi hak dasar masyarakat di bidang pendidikan.
Menurutnya, persoalan putus sekolah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan.
“Sebetulnya ini merupakan kewajiban pemerintah. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara. Namun persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu stakeholder,” tutur Iman.
Baca Juga: Pegadaian Kanwil X Jawa Barat Berangkatkan 250 Pemudik Gratis ke Tiga Kota Besar
Ia menjelaskan, selain melalui PKBM, Pemerintah Kota Bandung juga memiliki program pendidikan kesetaraan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta dukungan aspirasi anggota DPRD untuk membantu pembiayaan operasional pendidikan.
Iman juga menyoroti persoalan akses pendidikan yang masih menjadi tantangan. Menurutnya, belum tersedianya SMA negeri di Kecamatan Cibeunying Kaler membuat sebagian warga harus menanggung biaya transportasi lebih besar untuk bersekolah.
Karena itu, ia mendorong pemerataan fasilitas pendidikan dan validasi data penerima bantuan agar seluruh program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Di sisi peserta, keberhasilan menyelesaikan pendidikan menjadi kebanggaan tersendiri. Salah seorang penerima ijazah Paket C, Novi Anggraeni, mengaku bersyukur akhirnya dapat menuntaskan pendidikan yang sempat tertunda.
“Senang banget. Alhamdulillah, akhirnya bisa mendapatkan ijazah karena memang ijazah itu penting, terutama untuk mencari pekerjaan. Selain untuk bekerja, ijazah juga menjadi syarat jika suatu saat ingin melanjutkan pendidikan,” ujar Novi.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Ingatkan Pemerataan Pendidikan dalam Program Sekolah Maung
Keberhasilan wisuda perdana Program Penanganan Putus Sekolah menjadi bukti bahwa kesempatan belajar tetap dapat dibuka bagi siapa saja.
Melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, semakin banyak warga diharapkan dapat kembali memperoleh hak atas pendidikan dan kesempatan memperbaiki masa depan. (dsp)
