sindojabar.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak kepala daerah bersama jajaran sekretaris daerah untuk mengambil peran strategis dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada sektor ketahanan dan kemandirian pangan.
Ajakan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Akmal Malik, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah guna Mendukung Program Prioritas Presiden dan Asta Cita. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026).
Akmal menegaskan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap kebijakan kemandirian pangan nasional. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta agenda besar swasembada pangan.
Baca Juga: Pemda Dituntut Wujudkan Layanan Dasar, Kemendagri Monev Terpadu SPM
“Fokus pada kemandirian pangan itu sangat mungkin diwujudkan. Kuncinya ada pada bagaimana kita menggerakkan masyarakat. Bahkan, mendorong anak-anak muda atau siswa sekolah untuk menanam satu pohon cabai saja sudah menjadi bentuk implementasi nasionalisme demi kemandirian bangsa di bidang pangan,” ujar Akmal.
Ia menuturkan, Indonesia memiliki modal besar berupa bonus demografi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Potensi tersebut, menurutnya, harus dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, termasuk di sektor pangan.
Namun demikian, Akmal mengingatkan adanya tantangan serius yang dihadapi Indonesia sebagai negara agraris. Minat generasi muda terhadap dunia pertanian terus menurun, sementara mayoritas petani saat ini didominasi oleh kelompok usia lanjut.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Saeful Bachri Dorong Optimalisasi Sapi Pasundan di Ciamis
“Saya mencatat ada sekitar 80 juta anak usia sekolah dari tingkat SMP hingga SMA di seluruh Indonesia. Bayangkan jika mereka dibekali pendidikan tentang ketahanan pangan sejak dini,” katanya.
Menurut Akmal, jika sebagian besar dari puluhan juta pelajar tersebut terlibat aktif dalam kegiatan pangan, dampaknya akan sangat signifikan. Karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk berani berinovasi dan merancang program kreatif yang melibatkan generasi muda.
Ia mencontohkan gerakan penanaman cabai sebagai langkah sederhana namun berdampak luas. Selain menumbuhkan kesadaran pangan, program tersebut berpotensi membantu pengendalian inflasi daerah, mengingat komoditas cabai kerap menjadi penyumbang utama gejolak harga.
Baca Juga: Hj Ratnawati: Sinergi dengan Bank BJB Kunci Keberhasilan Penyusunan KUA-PPAS 2026
“Andaikan satu siswa diwajibkan menanam satu cabai, maka akan ada sekitar 80 juta batang cabai di Indonesia. Proses menanam dan merawatnya juga melatih disiplin serta tanggung jawab siswa,” jelasnya.
Lebih jauh, Akmal menekankan pentingnya kreativitas dan inisiatif pemerintah daerah dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan target pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau hingga 82 juta penerima manfaat, yang tentu membutuhkan kesiapan pasokan pangan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Kunjungi NTT, Menko AHY Dorong Percepatan Infrastruktur dan Sertifikasi Tanah Transmigran
Selain itu, dukungan daerah terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dinilai krusial. Optimalisasi KDKMP diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan di tingkat akar rumput.
“Jika daerah bergerak bersama, ketahanan pangan bukan hanya menjadi program pusat, tetapi menjadi gerakan nasional yang hidup di tengah masyarakat,” pungkas Akmal. (dsp)
