SindoJabar, BANDUNG – Penurunan indeks demokrasi dan masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak kebebasan beragama menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang.

Hal tersebut disampaikannta dalam kegiatan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Memasuki hari ketiga pelaksanaan kegiatan, sosialisasi yang berlangsung di Jalan Rajawali Barat No. 87, Kecamatan Andir, Kota Bandung, tersebut mengangkat pentingnya memperkuat kerukunan umat beragama sebagai langkah strategis mencegah konflik sosial bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Jawa Barat.

Dalam pemaparannya, Rafael membawakan materi mengenai peran kebijakan dan fungsi legislasi DPRD dalam memperkuat kerukunan umat beragama serta mencegah konflik sosial di Jawa Barat.

Rafael mengungkapkan, salah satu tantangan demokrasi saat ini adalah memastikan setiap warga negara memperoleh kebebasan menjalankan ibadah dan keyakinannya tanpa diskriminasi.

Menurutnya, dinamika dan konstelasi politik terkadang turut memengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk dalam persoalan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

“Indeks demokrasi sampai saat ini mengalami penurunan. Salah satu tantangan yang harus menjadi perhatian adalah kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya. Faktor konstelasi politik terkadang ikut memengaruhi persoalan tersebut,” ungkap Rafael.

Ia menegaskan, Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi kebangsaan yang kuat melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua landasan tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan menjalankan kehidupan beragama sesuai keyakinannya.

Rafael juga mengingatkan kembali sejarah perumusan Pancasila yang menunjukkan kebesaran hati para pendiri bangsa. Proses tersebut melibatkan berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda demi membangun dasar negara yang dapat diterima seluruh elemen masyarakat.

“Para pendiri bangsa sudah memberikan contoh bagaimana keberagaman harus dirangkul. Pancasila dirumuskan sebagai dasar bersama agar seluruh kelompok masyarakat merasa memiliki Indonesia,” jelasnya.

Namun, Rafael menilai pelaksanaan amanat konstitusi masih membutuhkan ikhtiar dan komitmen kuat dari para pemimpin. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara jaminan hak yang tertulis dalam konstitusi dengan implementasinya di lapangan.

Ia mencontohkan, dalam persoalan pendirian rumah ibadah, terkadang muncul pertimbangan politik dan kekhawatiran pejabat daerah terhadap respons kelompok masyarakat tertentu.

“Ketika seorang kepala daerah ingin memberikan izin rumah ibadah, misalnya, terkadang muncul kekhawatiran apakah keputusan itu akan memengaruhi popularitasnya di kelompok lain. Padahal, pemenuhan hak masyarakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rafael menyampaikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik. Proses pembentukan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan sering kali membutuhkan kesepakatan politik dari berbagai pihak.

Ia mencontohkan proses pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang pada awalnya menghadapi berbagai penolakan dan perdebatan sebelum akhirnya memperoleh dukungan politik hingga disahkan menjadi undang-undang.

Menurut Rafael, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa substansi kebijakan yang bertujuan melindungi hak masyarakat membutuhkan perjuangan, komunikasi, serta komitmen bersama agar dapat diwujudkan.

Karena itu, ia berharap kebijakan pemerintah daerah maupun produk legislasi DPRD Jawa Barat senantiasa berorientasi pada perlindungan hak konstitusional masyarakat, termasuk hak menjalankan ibadah dan memperoleh perlakuan yang setara.

Hadirkan Berbagai Perspektif

Kegiatan sosialisasi hari ketiga ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur pemerintahan dan lembaga.

Di antaranya Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Almadina Rakhmaniar, S.Psi., M.I.Kom., yang membahas dinamika psikologi dan komunikasi sosial dalam mencegah polarisasi, intoleransi, serta konflik bernuansa SARA di masyarakat.

Selanjutnya, Letkol Infanteri Soehoed Budi Santoso dari BAIS Jabar menyampaikan materi mengenai peran intelijen strategis dalam deteksi dini dan antisipasi ancaman konflik sosial bernuansa SARA guna menjaga stabilitas keamanan di Jawa Barat.

Dalam paparannya, ia menekankan bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus dikelola dengan baik. Konflik, menurutnya, jauh lebih baik dicegah sejak dini daripada ditangani setelah berkembang menjadi persoalan besar.

Sementara itu, Yosep Walidud Arham selaku Penelaah Teknis Kebijakan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat menyampaikan materi mengenai penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama sebagai strategi pencegahan konflik sosial bernuansa SARA.

Turut hadir H. Khoirul Naim, SKM., M.Epid., Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Bakesbangpol Jawa Barat.

Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol Jawa Barat mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, legislatif, lembaga penyiaran, unsur intelijen, serta tokoh agama dalam menjaga kondusivitas daerah.

Kerukunan umat beragama diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan, perlindungan hak konstitusional, komunikasi yang sehat, dan komitmen bersama menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Jawa Barat. (*Bas)

Hadirkan Berbagai Perspektif

Baca Juga