sindojabar.com – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran terus mendorong para pelaku UMKM Naik.
Dorong tersebut lewat kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat di Kota Bandung, Jumat (21/11/2025).
Baca Juga:Vanya Barlian: Kisah Manis Gelato Turki, Dari Cuci Piring Hingga KUR Tanpa Agunan bank bjb
Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) hadir Pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat.
Forum ini dirancang untuk menyerap aspirasi dan masukan dari lintas elemen pentahelix guna merumuskan kebijakan pemasaran usaha masyarakat yang mampu mengatasi problem struktural dan kultural UMKM secara mendasar.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison menegaskan pentingnya pendekatan kolektif.
Baca Juga:Ancaman Lesunya Ekonomi Pariwisata, Pekerja Geruduk Gedung Sate Tuntut Keadilan
“Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi, melainkan menemukan formulasi kebijakan yang benar-benar menjawab permasalahan riil masyarakat. Kami menyadari bahwa tantangan UMKM sangat kompleks, mulai dari problem mendasar seperti mindset wirausaha dan inovasi, serta masalah krusial dalam memperluas jangkauan pasar,” katanya.
Banyak UMKM kita yang belum mampu menembus batas-batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor, karena kurangnya literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem digital yang memadai,” tambahnya.
Melalui proses deliberatif dan partisipasi publik yang bermakna, kata Leon, Kemenko PM meyakini dapat merumuskan peta jalan yang tidak hanya menjalankan amanat regulasi, tetapi juga menemukan solusi yang berkelanjutan.
Baca Juga:Saeful Bachri Dorong Penguatan Industri Kreatif Lewat Ekraft Desain Festival
Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lokasi FKP didasarkan pada kontribusi signifikan provinsi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 12,7% hingga November 2025. Jawa Barat dianggap merepresentasikan wajah UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Muslim, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, memberikan detail teknis mengenai salah satu program unggulan yang sedang dirancang Kemenko PM.
“Dari hasil diskusi dan analisis mendalam, kami melihat perlunya penyediaan kanal pemasaran yang lebih produktif dan mudah diakses. Oleh karena itu, Kemenko PM tengah merancang program ‘1001 Pasar Malam’. Program ini bertujuan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidur atau belum optimal penggunaannya sebagai ruang promosi dan transaksi bagi UMKM,” jelas Muslim.
Baca Juga:Saeful Bachri Dorong Warga Manfaatkan Peluang Ekonomi dari Program MBG
Muslim menambahkan bahwa program ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 Pasal 60, yang mewajibkan kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta untuk menyediakan minimal 30% dari total luas area komersial mereka sebagai tempat promosi bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Baca Juga:IZI-FOZ Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Lindungi 1.000 Penerima Manfaat
Kemenko PM berharap, melalui kebijakan yang berbasis pada aspirasi publik ini, pemasaran produk usaha masyarakat dapat bertransformasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. (Abd)
