sindojabar.com – Program Padat Karya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang direalisasikan di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, mulai menunjukkan dampak positif bagi masyarakat.
Program yang merupakan aspirasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati, ini telah dilaksanakan sejak Sabtu, 18 Maret 2026.
Ratnawati yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat turun langsung ke lokasi untuk meninjau pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: Hj. Ratnawati dan Herman Khaeron Donasikan Rp50 Juta untuk Masjid SMK Muhammadiyah Jatibarang
Kunjungan ini dilakukan guna memastikan program benar-benar berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat setempat.
Menurutnya, program padat karya bukan sekadar solusi jangka pendek untuk membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Program padat karya ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan sementara, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Kami ingin manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh warga,” ujar Ratnawati.
Baca Juga: Warga Jatibarang Baru Curhat ke Ratnawati soal Kantor Koperasi Merah Putih
Transparansi Jadi Pilar Kesejahteraan Masyarakat
Ia menegaskan pentingnya pelaksanaan program pemerintah yang tepat sasaran dan transparan, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program pemerintah harus tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata. Itu yang terus kami kawal agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Sementara itu, pihak pemerintah desa menyambut baik program tersebut. Mereka menilai, selain berfokus pada perbaikan lingkungan, program padat karya juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Baca Juga: Warga Sambut Aktifnya Kembali Bandara Husein Sastranegara
Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Desa Jatibarang Baru terus meningkat seiring dengan terbukanya peluang kerja dan perbaikan infrastruktur lingkungan di wilayah tersebut. (dsp)
