sindojabar.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Barat berencana melayangkan somasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, terkait dugaan pencemaran nama baik organisasi dalam sebuah forum rapat daring.
Langkah tersebut diambil setelah muncul dugaan adanya pernyataan yang dinilai merendahkan organisasi Tani Merdeka saat pelaksanaan rapat pembahasan Gerakan Tanam Serempak Tahun 2026 yang digagas Kementerian Pertanian RI melalui Zoom Meeting pada Senin (8/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Kementerian Pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kodam III/Siliwangi, Kodim, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penyuluh pertanian, hingga perwakilan Tani Merdeka Indonesia se-Jawa Barat.
Menurut keterangan DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, insiden terjadi sebelum rapat resmi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Saat para peserta telah bergabung di ruang virtual, mikrofon Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu disebut tidak dalam kondisi mute sehingga percakapannya terdengar oleh peserta lain.
Baca Juga: Jalan Tani dan Krisis Air Jadi Keluhan Utama, Ratnawati Serap Aspirasi Warga Wanayasa
DPW Tani Merdeka menilai percakapan tersebut berisi pernyataan yang menjelek-jelekkan organisasi mereka dan didengar oleh sejumlah peserta rapat dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan, yang mengaku hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan keberatannya secara langsung kepada penyelenggara forum.
“Ada masalah apa Dinas Pertanian Indramayu dengan Tani Merdeka sampai bocor di Zoom seperti ini? Tolong hargai forum rapat resmi ini karena dihadiri berbagai kalangan. Kalau memang ada persoalan dengan Tani Merdeka, silakan disampaikan secara resmi kepada kami melalui surat,” ujar Yudi.
Yudi menyebut setelah teguran tersebut disampaikan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu kemudian mematikan mikrofonnya.
Baca Juga: Pengurus DPW PUI Jabar 2026–2031 Resmi Dilantik, Perkuat Konsolidasi Umat
Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Karawang, Putri Pasaribu. Ia mengaku mendengar langsung percakapan tersebut sehingga segera menghubungi pengurus DPW Tani Merdeka Jawa Barat.
” Saya Langsung Tlp Pengurus DPW Tani Merdeka Jawa Barat karena suaranya kami dengar jelas dan saya mendengar juga ketua DPW Tani Merdeka Jawa Barat menengor Pak Kadisnya langsung diam ” Ujar Putri.
Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Cianjur Hasan Munadi bersama Sekretaris DPD Wowo juga mengaku mendengar percakapan yang dimaksud.
“Kami mendengar jelas karena speakernya tidak dimute, sehingga semua orang bisa mendengar. Saya menyarankan Ketua DPW agar langsung menghubungi yang bersangkutan untuk meminta penjelasan,” ujar Hasan.
Menindaklanjuti peristiwa tersebut, DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat melalui Ketua Bidang Hukumnya, Riki Zaenulroqi, SH., MH., menyatakan akan melayangkan somasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu.
Menurut Riki, somasi diberikan sebagai bentuk keberatan atas dugaan pencemaran nama baik organisasi di ruang publik.
“Atas kesepakatan pengurus Tani Merdeka Indonesia se-Jawa Barat dan instruksi Ketua DPW, kami dari bidang hukum akan melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka di ruang publik, kami akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap badan hukum atau organisasi,” tegas Riki. (dsp)
