Sindojabar.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Hj. Ratnawati, melaksanakan agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Baperkam Pelandakan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Senin (8/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ratnawati didampingi suaminya, H. Herman Khaeron, Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Kehadiran keduanya disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelayanan publik dan kondisi lingkungan di wilayahnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam kegiatan pengawasan tersebut adalah persoalan lingkungan hidup. Menurut Ratnawati, terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kelestarian lingkungan.
Baca Juga:Gubernur Dedi Minta Pembangunan Papua Tak Mengorbankan Alam dan Budaya
“Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui sinergi dan kepedulian semua pihak,” ujar Ratnawati.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjadi wadah untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan daerah.
“Melalui kegiatan pengawasan ini, kami ingin mendengar langsung masukan masyarakat terkait pelayanan pemerintahan maupun persoalan lingkungan yang dihadapi. Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif dan berpihak kepada kepentingan warga,” tambahnya.
Baca Juga:Hj Ratnawati Tekankan Investasi Berkelanjutan: Lingkungan Jangan Jadi Korban!
Ratnawati berharap komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat dan tepat. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kota Cirebon. (*)
